ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan serta pengawasan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia. Banyaknya peminat muslim yang ingin berinvestasi sesuai koridor syariah menimbulkan kebutuhan akan suatu produk maupun kegiatan berinvestasi yang memenuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, diperlukan pengawasan oleh sebuah lembaga yang dapat menjamin pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan dan pengawasan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif perbandingan hukum. Jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didukung oleh data wawancara dengan narasumber serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya. Berdasarkan hasil riset ditemukan persamaan dalam hal pengaturan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia, yaitu dalam hal prinsip syariah dan konsep bentuk hukum . Perbedaan mengenai pengaturan dapat dilihat dalam hal unsur pihak, proses penyaringan dan purifikasi Reksa Dana Syariah. Sementara, dalam hal pengawasan, terdapat persamaan yakni kedua negara sama-sama diawasi secara eksternal dan internal. Sedangkan perbedaan dalam pengawasan terletak pada struktur hierarki lembaga pengawasan oleh dewan syariah nasional di masing-masing negara. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI berdiri secara Independen dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK . Sedangkan di Malaysia, Shariah Advisory Council SAC yang merupakan dewan syariah nasional di Malaysia, merupakan badan yang didirikan dan berada di bawah Securities Commission SC yang khusus mengawasi dan mengatur di bidang pasar modal.
ABSTRACT
This thesis discusses about the regulation and supervision of Islamic Unit Trust in Indonesia and Malaysia. A lot of muslim investors wanted to invest according to shariah principles, thus needed a product or investment method which comply with shariah principles. To sustain it, supervisory body or individuals is needed. The main problem is how is the comparison of regulation and supervision of Islamic Unit Trust in Indonesia and Malaysia. This research is a legal research with normative juridical research method focusing on the comparison of law. The data type is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. The research typology is descriptive and data collection tool being used is document study supported by interview data with interviewees, and using qualitative method to analysis the data. The result is, the Author found the similarities in case of regulations of Unit Trust between the two countries, which is in shariah principles and the concept. The differences in regulations can be seen in the element of parties involved, screening and purification process. Meanwhile, in supervision, lies the similarities which in both countries, the Islamic Unit Trust is being supervised externally and internally. Whilst the differences lies on the structure of the supervision by the nation rsquo s shariah council in both countries. In Indonesia, the National Shariah Council of the Indonesian Majlis of Scholars DSN MUI is independent and act coordinately with the Financial Service Authority OJK . Whilst in Malaysia, the Shariah Advisory Council SAC is a body placed under the Securities Commission SC. |
S-Nadim Raouf Alatas.pdf :: Unduh