ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta autentik yang difokuskan pada pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan, dan perannya dalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta tanggung jawab dan dampak hukum terhadap Notaris yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini antara lain terjeratnya Notaris dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Hal ini dibuktikan bahwa banyak Notaris yang tidak hanya melaksanakan kewenangannya saja, yaitu membuat akta autentik, namun juga pengurusan-pengurusan di luar kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, seringkali Notaris terjerat tindak pidana bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi.Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Korupsi, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.
ABSTRACT
Notaries are not only often caught with ordinary crimes, but also with criminal act of corruption. This criminal act of corruption, often occurs in notary 39 s standing as a public official or as an individual. This problem exists because the Notary himself herself does not understand the limits of authority given to him her. Therefore, this research discusses the standing of Notary as a subject of corruption act regarding the authentic deed drawing which is focused on the deed of relinquishment of right on land for public interest. As for the study in this research is related to the standing of Public Notary as the general official, their authority and role in the framework of the deed of relinquishment of right on land for public interest, as well as the legal liability and legal impact on Notary which is related to corruption crime. The research method used is normative juridical with literature study. The results of this study include the acquisition of a Notary in a criminal act of corruption not only in his capacity as a public official, but also in his capacity as an individual. It has been proven that many notaries who do not only carry out its authority, namely to make an authentic deed, but also other the arrangements outside of its authority. Therefore, the Notary is often entangled in a criminal act not only in his her capacity as a public official, but in his her capacity as an individual.Keywords Notary standing, Corruption, Deed of Release of Land Rights. |
T51145-Daniel Sungono.pdf :: Unduh