Kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan utang pasca perceraian (Studi kasus putusan pengadilan agama Cilegon No. 187/Pdt.G/2012/PA.Clg) = Position of joint marital property which used as debt warranty after the divorce (Case study of Cilegon religious court decision No. 187/Pdt.G/2012/PA.Clg)
Ramadanti Suyandina Purwanto;
Liza Priandhini, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Latumeten, Pieter A., examiner; Daly Erni, examiner
(Universitas Indonesia, 2018)
|
|
Tesis ini membahas tentang harta bersama pasca perceraian yang masih dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak menerima seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak di perjanjikan lain dalam perjanjian kawin. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama pasangan suami-isteri yang telah bercerai yang harta bersama seharusnya dibagi masih menjadi jaminan utang di Bank, serta hubungannya dengan nilai utang yang melebihi nilai objek yang dijadikan jaminan. Metode penelitian yang digunakan analisis yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat penulis adalah meskipun suami-isteri telah bercerai seluruh harta bersama akan dibagi dua, dan berikut utang yang ada. Utang yang melebihi nilai jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak meskipun telah bercerai, sehingga kedua belah pihak harus tetap menanggung utang tersebut. Peran Notaris dalam hal ini perlu memperhatikan dan menjalankan pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. This thesis discusses the marital property after the divorce that is still used as a debt warranty. Article 35 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (UUP) states that marital property is a wealth obtained during marriage, and in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that divorced widows or divorcedes are each entitled to receive one half of marital property as long as it is not in another agreement in the marriage agreement. The subject matter of this research is about the position of marital property of spouses and divorced couples whose common property should be divided into debt guarantees in the Bank, as well as their relationship with the value of the debt that exceeds the value of the collateral object. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The results obtained by the author are that although the husband and wife have divorced all the marital property will be divided into two, and the following debts. Debt that exceeds the value of collateral is an obligation that must be fulfilled by both parties despite the divorce, so both parties must still bear the debt. In this case, a Notary must obey the clause 16 section in the Notary Billet Act. |
 T51002-Ramadanti Suyandina Purwanto.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T51002 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 119 pages: illustration; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T51002 | 15-19-301142792 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20476530 |
