Tesis ini membahas kasus akta perpanjangan sewa menyewa yang dibuat oleh seorang notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perpanjangan sewa menyewa dan penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris IB S.H.,M.Kn telah memuat isi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris IB S.H.M.Kn juga telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, dan berpihak dalam membuat Akta Perpanjangan Sewa Menyewa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Notaris IB, S.H.,M.Kn yang telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN.
This thesis discusses the case of deed of lease extension made by a notary. The main problem in this thesis is how the roles and responsibilities of the notary in lease extension deed and to enforce the sanction for the notary who has committed violation. The research method used in this thesis is the normative juridical research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the approach used in this research was qualitative approach that produce analytical descriptive data. The conclusion based on this research is the Deed of Lease Extension made before the Notary IB S.H., M.Kn has contained the contents of the agreement that did not fulfill the legal requirements of agreement in the form of violation of mutual agreement between parties and lawful cause, therefore the provisions on the validity of the agreement become unfulfilled. Pursuant to UUJN and Notary Code of Conduct, Notary IB S.H.M.Kn has also acted unlawfully, dishonest, inaccurate, and act non impartiality in the making of the Deed of Lease Extension. After being examined by the South Jakarta Regional Supervisory Board followed up by the Submission of the Minutes of Examination to the Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Province, then the Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province has imposed administrative sanctions in the form of written warning to Notary IB, SH, M.Kn who has been prove to violates Article 16 paragraph 1 letter a UUJN. |
T51073-Desy Septiani Putri.pdf :: Unduh