ABSTRAK
Pemilihan Umum 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakanRepublik Indonesia, pelaksanaannya meriah, partisipasi rakyat juga cukup tinggi untukukuran negara yang baru pertama kali menyelenggarakan. Tidak mengherankan apabilaharapan begitu tinggi terhadap terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi pascapemilu ini. Wakil-wakil politik di parlemen diharapkan mampu menjadi representasirakyat secara keseluruhan, terlebih mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.Kenyataan yang terjadi, stabilitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Justru polarisasidan kesenjangan semakin menampakkan bentuk nyatanya dengan kemunculanpergolakan politik di daerah-daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Kewibawaanpemerintah pusat dipertanyakan. Konflik yang semakin meruncing itu membuat kabinetAli Sastroamijoyo II yang didaulat memerintah akhirnya jatuh. Penerapan keadaanbahaya dan pembentukan Dewan Nasional membuat parlemen semakin kehilangankekuatannya sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Penelitian ini bertujuanmenganalisa hubungan antara Pemilu 1955 dengan kemunculan gejolak-gejolak politikyang muncul setelah parlemen dan kabinet hasil pemilu terbentuk. Penelitian inimenggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari 4 langkah yaitu; (1) heuristik;(2) verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPemilu 1955 memberi sumbangsih pada terciptanya proses disintegrasi bangsa.Pengerahan massa rakyat dalam kampanye pemilu membuat polarisasi yang terjadisemakin tegas batas pemisahnya, seperti penggolongan kaum merah dan kaum hijau,rakyat kota dan desa, penduduk Jawa dan luar Jawa. Bila di masa revolusi rakyatdimobilisasi untuk tujuan bangsa, pada era Demokrasi Liberal, rakyat dimobilisasiuntuk tujuan politik tertentu. Kesimpulannya, keterwakilan politik di parlemen hasilPemilu 1955 berkaitan erat dengan terbentuknya parlemen hasil pemilu dan kabinetbeserta presiden dan militer sebagai satu perangkat yang membentuk kekuasaan politikberkuasa. Keberadaan kekuatan politik berkuasa ini secara otomatis akan berhadapandengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak berkuasa. Ada dua kekuatan politik yangberebut pengaruh rakyat untuk mencapai legitimasinya. Gejolak politik yang terjadi ditahun 1950-an ini dapat ditarik benang merah, bahwa tidak ada penguasa yang memilikikekuasaan mutlak. Kekuatan politik berkuasa akan diiringi keberadaan kekuatan politiktidak berkuasa, disamping itu keberadaan rakyat menjadi tarik ulur di antara keduakekuatan politik ini.
ABSTRACT
The 1955 Indonesian Election as the first election was well-known by its festivereaction and by the supportive people's participation. Public gauging whispered thatthey wanted the stability in any aspects of life after the first election.Politicalrepresentatives in parliament were expected to be the representatives of the people as awhole, especially if they were directly elected by the people. In fact, the expectedstability did not happen. Indeed polarization and the gap increased significantly in theemergence of political upheaval in some regions, such as in Sumatra and Sulawesi. Theauthority of the central government was questionable. The increasingly tapered conflictmaking the sovereign Ali Sastroamijoyo II's cabinet finally fall down. Theimplementation of Penerapan Keadaan Bahaya and the establishment of the DewanNasional had taken the power of parliament as a link between the people and theauthorities. This study aims to analyze the causal relationship between The 1955Indonesian Election with the emergence of political upheaval after the election. Thisstudy used historical method, which consisting of 4 steps, namely; (1) heuristics; (2)source critism; (3) interpretation; (4) historiography. This study found that The 1955Indonesian Election contributed to the create of the national disintegration. Themobilization of the masses in the election campaign had made the polarization of thekaum merah and kaum hijau, the urban and rural people, the Javanese and the outerislands. If people were mobilized for national purpose during revolution period, incontrast, people weremobilized for certain political purposes in liberal democracy. Toconclude, political representation in parliament resulted from The 1955 IndonesianElection was closely related to the formation of parliamentary election results andcabinet with the president and military as a device that form the political power inpower. The existence of this powerful political power would automatically deal withunpopular political forces. There were two political forces fighting over the influence ofthe people to achieve their legitimacy. Political turmoil that occurred in the 1950s couldbe reflected, that no ruler who has absolute power. Political power in power will beaccompanied by the presence of political power is not in power, in addition to theexistence of the people become a tug of war between these two political powers. |
T51266-Faishal Hilmy Maulida.pdf :: Unduh