Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yangdilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yangdisebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit inifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah prosespelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapanganyang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primerdan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres MetroJakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalammenangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukumkarena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya parapenegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnyapemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebutterkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya kordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversimenyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami olehpelaku anak.
Negative impacts on children that arise from their contact with the world of lawjustice are a major consideration in the diversion of the settlementof child crimes. Incarrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handleissues of women and children called Unit PPA UnitPelayananPerempuandanAnak Service Unit for Women and Children that, inparticular, focuses on how to provide services for the best interests of children and touphold justice for women and children.This unit consists of investigators who arerequired to prioritize the diversion process rather than continuing the legalproceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to theinvestigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law,it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing thediversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, settingthe position and authority of investigators in the implementation of diversions, andwhat kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions andstrategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction. This study used normative juridical research supported by field research that was conducted byconducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used wasqualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From theresults of this study, it can concluded that the Central JakartaDepartmental Policehave prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflictwith the law rather thanlegal process because it is better to prioritize the best interestsfor children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, andinadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. Theculture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it issometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders.Thelack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has anegative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization. |
T52183-Tika Pusvita Sari.pdf :: Unduh