Meninjau kembali larangan penawaran umum di bursa efek indonesia bagi perusahaan pertambangan tahap eksplorasi junior mining = Reviewing the ban on public offerings on the indonesian stock exchange for exploration-stage mining company junior mining
Endah Sulastri;
Tri Hayati, supervisor; Harsanto Nursadi, examiner; Andhika Danesjvara, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)
|
Terbitnya Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00100/BEI/10-2014 TAHUN 2014 pada 20 Oktober 2014 seharusnya menyederhanakan persyaratan penawaran umum untuk perusahaan pertambangan. Namun dalam kenyataannya kebijakan tersebut tidak memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami oleh perusahaan pertambangan tahap eksplorasi. Perusahaan pertambangan tahap ekplorasi tetap tidak memiliki hak untuk melakukan penawaran umum berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Ketiadaan sumber pembiayaan untuk kegiatan eksplorasi tersebut menjadi permasalahan bagi perusahaan untuk dapat melakukan eksplorasi guna memperoleh informasi atas cadangan dan nilai ekonomis dari wilayah izin usaha pertambangan. Bursa Efek Indonesia memiliki perspektif bahwa inti kegiatan pertambangan hanya kegiatan eksploitasi. Hal tersebut yang menghambat para perusahaan pertambangan tahap ekplorasi untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Tesis ini menganalisis mengenai larangan perusahaan pertambangan tahap eskplorasi melakukan penawaran umum di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah perbandingan dengan bursa efek di Kanada, Australia dan Hong Kong yang telah mengizinkan perusahaan pertambangan tahap eksplorasi untuk berpartisipasi dalam bursa efek. Dengan adanya perbandingan tersebut diharapkan kelak Bursa Efek Indonesia dengan instansi terkait dapat merumuskan kebijakan yang tepat bagi perusahaan pertambangan tahap eksplorasi untuk dapat memperoleh sumber pembiayaan di Bursa Efek Indonesia. Abstract The issuance of Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP 00100 BEI 10 2014 of 2014 on 20 October 2014 should simplify the terms of the public offering for mining company. Nevertheless, in reality the policy does not provide any answers to the junior mining companies rsquo s problem. Pursuant to the decree, an exploration mining company still has no right to do initial public offering. The absence of financing sources for exploration activities is a problem for companies to be able to explore futher information on the reserves and economic value of the mining area. In the Indonesian Stock Exchange rsquo s prespective, the core of mining activities is only the exploitation activities. This thing obstructs the mining companies exploration stage to get funding from the capital market. This thesis analyzes the prohibition of exploration mining companies to do a public offering in the Indonesia Stock Exchange. The method used in this thesis is the comparison with stock exchanges in Canada, Australia and Hong Kong that have been allowing mining exploration companies to participate in stock exchanges. Through this comparison, we hope that in the future the Indonesia Stock Exchange IDX with relevant agencies can formulate the right policy for exploration mining company to get source of financing in the Indonesian Stock Exchange. |
T-Endah Sulastri.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xi, 103 pages : illustration ; 29 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | 15-22-18717270 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20477577 |