ABSTRAK
Representasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.
ABSTRACT
Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology |
T52101-Saefu Zaman.pdf :: Unduh