Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dandaerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik,2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial.Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dandaerah dalam sistem pemerintahan indonesia yakni: a Gubernur sebagai strukturperantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan PembangunanBerbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakilpemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaandan pengawasan Gubernur Selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturanperundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah.Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran danfungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi,melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang ndash; undanganmaupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumberpendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizerdalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintahpusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masingmasingdaerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakilpemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindihdengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.
This research analyzes the role of governor in the governance system ofIndonesia. This study focuses on factors that influence the governor 39;s dual roleand analyzes strategies in alignment between central and regional interests, andbetween regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm byusing qualitative method.The results showed that the factors that influence for the role of governor inin alignment between central and regional interests, and between regions in WestJava are political factors, leadership factors, institutional factors and socialfactors.The central and sub-national interest alignment strategy required is tomaximize the governor 39;s role as an intermediary structure between the centralgovernment and local government, strengthening the role of the governororganization as a representative of the central government in the region, thegovernor as a budget optimizer in regional-based development planning. Tomaximize the governor 39;s dual role, it is necessary to strengthen the position, roleand function of the governor as the regional head and the representative of thecentral government in the province, through policy regulation at both thelegislative and related technical regulations, and alternative governor as arepresentative government.Recommendations from this study include : a to clear the position, role andfunction of the provincial head and representative of central government in theprovince by strengthening the policy, both the law and related technicalregulations; b to provide support for the governor as the central governmentrepresenttive, in term of strong financial source, to help the governor effectivelyassume the role of the budget optimizer that balances the needs between thecentral and regional as well as inter-regional; c for the central government totake into account the needs of each region in the mecanism of distibuting thedeconcentrated regional budget, instead of applying a single standar distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of thecentral government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing theirjob. |
D2527-Agnes Wirdayanti.pdf :: Unduh