Untuk melindungi konsumen dari kompetisi industri dalam penyediaan produk, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, maka pemerintah Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan SISPOM yang bekerja secara efektif dan efisien dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang masuk ke Indonesia dalam rangka melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Untuk melaksanakan SISPOM maka dibentuklah Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 2001 yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki inisiatif, serta kredibilitas profesional yang tinggi. Untuk dapat mengetahui dan memahami tugas serta peran Apoteker di Pemerintahan, maka mahasiswa apoteker melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA di Balai Besar POM. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi instansi-intansi pemerintahan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis; serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Balai Besar POM. Tugas khusus yang diberikan berjudul Evaluasi Kuesioner Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi,dan Edukasi KIE Bersama Anggota Komisi IX DPR RI tanggal 14 Mei 2018. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap materi yang disampaikan dan pelayanan petugas ketika kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat.
To protect consumers from industrial competition in the supply of products, both from within and outside the country, the Indonesian government must have a Food and Drug Monitoring System called SISPOM that works effectively and efficiently in detecting, preventing and supervising products entering Indonesia in order to protect the security, safety and health of consumers. To carry out SISPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM was formed based on Presidential Decree No. 103 of 2001, which has national and international networks and law enforcement authorities and has initiative, and high professional credibility. To be able to know and understand the duties and role of the Pharmacist in the Government, the pharmacist students carry out the Pharmacist Professional Work Practice PKPA at the Balai Besar POM in Jakarta. It aims to enable students to know and understand the main tasks and functions of government agencies in the pharmaceutical sector; have knowledge, insight, skills, practical experience; and also a real picture of pharmacy problems at the Balai besar POM. The assignment was entitled Evaluation of Questionnaire for Community Empowerment Activities through Communication, Information, and Education KIE with Members of the House of Representatives Commission IX on May 14, 2018. The purpose of this task was to determine the level of community satisfaction with the material presented and the services of officers when community empowerment socialization was take place. |
PR-Made Laksmi Dewi Dhyaksa.pdf :: Unduh