Sumber daya dan cadangan energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar, namun saat ini pengembangannya belum optimal. Kesenjangan geografis antara lokasi pasokan energi dan permintaan serta investasi teknologinya yang tinggi merupakan tantangan tersendiri untuk mengembangkan teknologi berbasis EBT. Dukungan pemerintah dengan menetapkan regulasi yang dapat memicu penerapan teknologi EBT, dalam hal ini di sektor ketenagalistrikan ialah melalui kebijakan Feed-in Tariff (FIT), FIT di Indonesia mengunakan patokan harga tertinggi ceiling prices dengan acuan BPP setempat dan BPP nasional yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis dengan skenario harga pembelian tenaga listrik kesepakatan para pihak ditentukan sebesar 85% dan 100% dari BPP pembangkitan setempat, menunjukan bahwa harga pembelian tenaga listrik merupakan harga yang sesuai dengan keuntungan yang wajar bagi pihak swasta atau Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dengan selisih atau potensi keuntungan bagi pihak PPL tertinggi berada di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk pembangkit yang bersumber dari energi air (Hydro) sebesar 1.666,65 Rp/kWh jika harga pembelian tenaga listrik dibandingkan dengan rata-rata terbobot LCOE Pembangkit EBT di dunia. Selain itu secara finansial PLN dapat melakukan penghematan jika menerapkan harga pembelian tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit EBT dibawah besaran BPP pembangkitan setempat, penghematan dapat dilakukan dengan mengganti/memberhentikan produksi dan sewa pembangkit yang menggunakan energi fosil terutama BBM yang memiliki biaya bahan bakar yang tinggi dan mengikuti kurs mata uang asing, potensi penghematan bagi PLN jika mengganti/memberhentikan produksi dan sewa pembangkit PLTD dan PLTG dengan skenario harga pembelian tenaga listrik kesepakatan para pihak di ditentukan sebesar 85% dan 100% dari BPP pembangkitan setempat selama tahun 2017 sebesar 24 triliun rupiah untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PLTA, PLTP, PLTSa dan 28,3 trilun rupiah untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PLTS, PLTB, PLTBg/Bm, PLTLaut.
Resources of renewable energy in Indonesia are quite large, but currently the development is not optimal. The geographical gap between the location of energy supply, demand and investment in technology is a challenge for developing renewable-based technology. Government support by establishing regulations that can trigger the application of renewable technology, in this case for electricity sector is through the Feed-in Tariff (FIT) policy, FIT in Indonesia uses ceiling prices with reference to the Cost Of Electricity (COE) in each region and national COE which is set annually. Based on the results of the analysis with the scenario that the purchase price of electricity for the parties is determined at 85% and 100% of the local COE generation, indicating that the purchase price of electricity is a price that matches the reasonable profit for the private sector or the Power Plant Developer with a difference or the highest potential profit for the PPL in the East Nusa Tenggara region for Hydro generation of 1,666.65 IDR / kWh if the purchase price of electricity is compared to the LCOE weighted average RE in the world. In addition, financially PLN can make savings if it applies the purchase price of electricity sourced from the RE plant under the amount of COE local generation, saving can be done by replacing / stopping the production and rental of plants that use fossil energy, especially fuel which has high fuel costs and following foreign exchange rates, potential savings for PLN if it replaces / stops the production and rental of PLTD and PLTG plants with the scenario of purchasing prices of electricity agreements between parties is determined at 85% and 100% from local COE generation during 2017 amounting 24 to 28.3 trillion rupiahs. |
T51825-Sungkawa.pdf :: Unduh