Implementasi kebijakan nomor pokok wajib pajak non efektif bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia = Implementation of individual taxpayer identification number policy in Indonesias non-effective tax
Didi Indrawan;
Neni Susilawati, supervisor; Ning Rahayu, examiner; Bernardus Yuliarto Nugroho, examiner; Arfah Habib Saragih, examiner
(Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP. An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP. |
 S-Didi Indrawan.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 116 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-49714397 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20481975 |
