ABSTRAK
Kota Tua merupakan salah satu peninggalan Kolonial Belanda yang ada di Jakarta, dengan susunan orisinilnya yang terinspirasi dari negeri Belanda dan dipadukan dengan konsep kota ideal yang dicetuskan oleh Simon Stevin. Dengan nilai sejarah yang dimilikinya, pemerintah menobatkan Kota Tua sebagai kawasan warisan budaya. Pada tahun 2014, Indonesia mengajukan Kota Tua sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Lalu pada tahun 2016 dilakukan revitalisasi Kali Besar sebagai bentuk pembenahan wilayah Kota Tua menuju warisan budaya dunia. Namun sayang, pada tahun 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) selaku sub-divisi UNESCO mengeluarkan pernyataan bahwa kawasan Kota Tua, tidak layak untuk dijadikan warisan budaya dunia dengan beberapa catatan. Diduga salah satu faktor ditolaknya Kota Tua sebagai warisan budaya dunia adalah adanya politik arsitektur yang terjadi dalam proses revitalisasi Kali Besar, tulisan ini mencoba menganalisa lebih lanjut sejauh mana politik arsitektur dapat menggeser nilai warisan sehingga tidak layak menjadi warisan budaya dunia dengan pendekatan deskriptif.
ABSTRACT
Kota Tua is a Dutch Colonial City in Indonesia, with its historical value, the government acclaimed the Kota Tua as a cultural heritage area. In 2014, Indonesia proposed Kota Tua as a UNESCO world cultural heritage. Then, in 2016 revitalization of Kali Besar was carried out as a form of revamping the Old City area towards the world cultural heritage. But unfortunately, in 2018, ICOMOS (International Council and Monuments) as a UNESCO sub-division stated a statement that the Old City area, is not feasible to be claim as a world cultural heritage with some notes. It is suspected that one of the factors why Kota Tua rejected as a world cultural heritage is the existence of architectural politics that occurred in the revitalization process of Kali Besar, this paper tries to analyze how architectural politics can shift heritage asset value so that not worthy for being world cultural heritage with a descriptive approach. |
S-pdf-Farah Diba.pdf :: Unduh