Abstrak

Paradigma desa membangun merupakan gagasan yang memposisikan desa mandiri dalam menggerakan pembangunan dari bawah, dengan prakarsa lokal atau ide yang digagas melalui adanya  interaksi masyarakat yang berskala lokal di kampung.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa maka setiap kegiatan pembangunan berskala lokal yang ditujukan di kampung merupakan bagian dari desa membangun atau desa menggerakan pembangunan. Upaya pembangunan lokal di kampung Muris Kecil yang ditujukan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten nampak pada pemberian alokasi dana yang besar setiap tahunnya, namun dalam Indeks Desa Membangun 2015,  kampung Muris Kecil masuk dalam  dalam kategori tertinggal atau kampung tertinggal. Menarik untuk dilihat bagaimana implementasi kewenangan lokal yang dimiliki kampung dalam mengelola pembangunan dikampung muris kecil menuju desa mandiri, melalui transparasi, akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang melalui alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan setiap kegiatan pembangunan yang lakukan di kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam serta observasi langsung di kampung Muris Kecil. Dari hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kewenangan lokal dalam pelaksanaan pembangunan belum mampu diwujudkan sebagaimana mestinya dan penerapannya masih terhambat karena beberapa hal antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, akses masyarakat terhadap informasi untuk memahami informasi–informasi yang penting terkait pengelolaan pembangunan dikampung masih sangat kurang, lemahnya peranan institusi lokal yang ada dikampung untuk menunjang adanya keterlibatan masyarakat dalam setiapkegiatan pembangunan dan lemahnya peran institusi lokal kemasyarkatan dalam mengelola isu politik lokal yang sangat kental dengan monopoli dan kesewenang-wenangan dari pemerintah kampung sebagai penyelenggara pembangunan dikampung, selain itu juga belum ada skala prioritas dan komitmen dalam menetapkan program, kemudian juga tantangan yang ada juga seperti kekuatan birokrasi politik lokal yang berpengaruh terhadap pengelolaan kewenangan di kampung dan seringkali menghadirkan praktek - praktek politik praktis dalam pelaksanaan program yang diasistensi oleh dinas atau organisasi perangkat daerah kabupaten sampai dengan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang dilakukan dikampung, dan yang terakhir adalah terbentuknya pengelompokan masyarakat sebagai bagian dari protes masyarakat dimana pemerintahan kampung tidak mengedepankan asas demokrasi juga buruknya tatakelola pemerintah kampung yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sehingga pembangunan menuju kemandirian kampung tidak dapat diwujudkan.

Issues of local authority in the implementation of village development
In Kampung Muris Kecil, Jayapura Regency, Papua Province

Abstract