Dampak keberlakuan PP no. 24 tahun 2018 terhadap perizinan di sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi = Impact of applicability government regulation number 24 of 2018 towards licensing in the saving and loan business sector by cooperatives
Muhammad Aulia Ibrahim;
Myra Rosana Budi Setiawan, supervisor; Pulungan, M. Sofyan, supervisor; Bono Budi Priambodo, examiner; Nadia Maulisa, examiner; Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan, examiner
([Publisher not identified]
, 2019)
|
|
ABSTRACT Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu mekanisme kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun banyak keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan izin berusaha di Indonesia terbilang cukup rumit dan lama karena dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, termasuk di dalamnya perizinan dalam sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pada tanggal 21 Juni 2018 diundangkanlah PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan sistem OSS (Online Single Submission), dimana sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi termasuk kedalam sektor usaha yang diatur dalam PP tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah pengaturan dan mekanisme sistem perizinan di sektor Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebelum dan setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 beserta kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem OSS pada perizinan di sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya sistem OSS ini, mengurus perizinan akan lebih mudah karena hanya menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Birokrasi perizinan pun menjadi lebih sederhana karena para pihak saling terhubung dalam sistem OSS. Namun pada praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti sistem PTSP di daerah-daerah masih belum bisa terhubung dengan sistem OSS dan tidak adanya penomoran khusus pada izin usaha simpan pinjam beserta tidak adanya keterangan alamat kantor cabang dari KSP atau USP Koperasi pada izin operasional. Saran dari penulis adalah bahwasanya Lembaga Terkait dari penyelenggaraan OSS dalam perizinan di usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan system developer yang kompeten untuk menanggulangi masalah tersebut dan Lembaga terkait ada baiknya memanfaatkan media internet dalam mensosialisasikan OSS agar dapat lebih terjangkau masyarakat umum. ABSTRACT Business license is one of the important instruments in a mechanism for savings and loan business activities by cooperatives. However, many complaints from businessman stating that requesting business license in Indonesia are quite complicated and it takes a long-time because they are faced with a complicated bureaucracy and the costs incurred are quite expensive, including licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. To overcome that problems, on June 21, 2018, Government Regulation Number 24 of 2018 was issued regarding licensing services that integrated electronically with the OSS (Online Single Submission) system, which the savings and loan business sector by cooperatives is included in the business sector regulated by that Government Regulation. This thesis discussed about regulations and licensing systems in the Cooperative Savings and Loans sector before and after the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 relating to the advantages and disadvantages of the OSS system in licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. This research is using normative law research method. The results of this study found that with this OSS system, managing permissions would be easier because it only uses electronic devices and internet connections. Licensing bureaucracy becomes simpler because the parties are connected to each other in the OSS system. But in practice there are still technical constraints such as the PTSP system in some regions are still unable to connect with the OSS system and there is no special numbering on savings and loan business licenses along with the absence of address information from branch offices of savings and loan cooperatives on operational permits. As an advice, Institution Related to the implementation of OSS in licensing in the savings and loan business by the Cooperative can act quickly in resolving these problems in ways such as cooperating with competent system developer companies to overcome these problems and also Related institutions have a good use of internet media in socializing OSS to be more affordable to the general public. |
 S-Muhammad Aulia Ibrahim.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 124 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-593009062 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20484996 |
