Pembatalan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa yang memuat klausul pemberian kuasa mutlak oleh notaris (analisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr) = Cancellation of deed of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary (case study of District Court Pekanbaru Decision On November, 24th 2015, Number64/PDT.G/2015/PN.PBR)
Tasyah Azhari;
Roesnastiti Prayitno, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Irham Virdi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat (etik). Dengan pendekatan yuridis yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta yang dibuat jika berisikan larangan kuasa mutlak adalah batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. This thesis examines the legal consequences of absolute power prohibition in the making of an act. The deed discussed in this study is a notary deed titled the act of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary. The notary in its jurisdiction to make an act should be based on the prevailing legislation. Notaries who violate the deed should be responsible for the act. The notary accountability can be sought in the form of Civil, Criminal, and Adminsitratif. In this case, the notary must be guided by the Notarial Deed, Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This study uses a normative juridical method that refers to the legal norms in the law and norms that apply and bind society and habits in society (ethics). With juridical approach in the form of document or literature study that has a correlation and relevance to the issues to be investigated. The results of this study indicate that, the legal consequences of the act made in the absolute discretion of the law are null and void and the act is a lawless act. |
 T51673-Tasyah Azhari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T51673 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 81 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T51673 | 15-19-308767542 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20485251 |
