LATAR BELAKANG. Problem yang sangat mendasar dalam pemberian layanan kesehatan adalah
masalah pembiayaan kesehatan. Untuk itu pemerintah membuat skenario pembiayaan kesehatan melalui. Jaminan Kesehatan Nasional, yang pada hakekatnya merupakan lembaga asuransi untuk mengcover pembiayaan layanan kesehatan. Pelaksananya adalah Badan Pengelola Jaminan Kesehatan, sedangkan dasar pengenaan tarif untuk klaim ke BPJS oleh rumah sakit menggunakan Indonesian Case Base Groups
(INA CBG`s). Pada titik inilah mulai muncul persoalan bagi rumah sakit, dimana banyak layanan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, biayanya jauh diatas paket INA CBG`s yang sudah ditetapkan (overbudget). Apabila ini yang terjadi maka rumah sakit akan mengalami defisit. Salah satu kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi overbudget adalah dengan kendali mutu kendali biaya, yang instrumennya adalah clinical pathway.METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dipilih secara bertingkat sebanyak 35 orang, mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Komite Medik, DPJP, Pemberian Asuhan Pelayanan dan Coder.HASIL PENELITIAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan setuju dengan penerapan clinical pathway, karena dapat meningkatkan mutu pelayanan, adanya kepastian prosedur dan dapat mengatasi overbudget, namun para DPJP sebagian besar enggan untuk menerapkan clinical pathway karena menganggap membatasi ruang gerak mereka, bertentangan dengan keilmuan dan profesionalitas, serta nerupakan alat BPJS untuk mengekang tindakan medis yang dilakukan DPJP.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk menyusun dan mengimplementasikan clinical pathway sebagai alat kendali mutu kendali biaya.
BACKGROUND. A very basic problem in providing health care is the issue of health financing. To that end, we create a health financing scenario through the National Health Insurance, which is essentially an insurance agency to cover healthcare services, conducted by government hospitals or all Indonesian citizens. The health insurance management agency is implemented by BPJS Health, while the pricing of charges for claims to BPJS by hospitals uses Indonesian Case Base Groups (INA CBG`s). It is at this point that problems arise for hospitals, where many health services and medical measures are provided to patients, cost far above the over-budgeted INA CBG`s package. If this happens then the hospital will suffer losses, because it must cover the difference of less than the cost of claims paid by BPJS. One of the most appropriate policies to overcome the over budget is the quality control of cost control, the instrument is clinical pathway, so that the hospital can perform service functions well and quality without experiencing financial loss.METHOD. This research was conducted at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung, using qualitative research method, that is seeing social reality that happened as it is. The informants were chosen in 35 stories, from Shareholders, Board of Directors, Medical Committee, DPJP, Provision of Care Services and Coder.RESULT. The results showed that in general the informants agreed with the implementation of clinical pathway, because it can improve the quality of service, the certainty of procedures and can overcome the budget. Based on the results of this study suggested to Urip Sumoharjo Hospital to arrange and implement clinical pathway as a tool of quality control of cost control. |
T52451-Toki Himawati.pdf :: Unduh