Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (back-dated). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparisi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.
This particular Thesis examines and elaborate the responsibility of a Public Notary towards a legitimate and legal consequence that occurs in Share Purchase Deed of PT ABC's stock which constructed back-dated. Such issue appears in an unconsistant dates between the date of the deed and the legalization date of the Power of Attorney within the deed. Back-dated act that conducted by Notary in the authentic deed is a violation of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2002 concerning The Notary Regulation, inter alia, regarding the form of the deed itself which causing the authenticity dissapearance of the deed with the result that such deed become down-grading. The party's competency is also becoming an issue due to the signing date, logically, however, the Power of Attorney has not granted its validation, so that the proxy was not proficient to conduct any legal action based on the Power of Attorney. The Notary Regulation clearly emphisize regarding the legal consequence of an unproficient party of the deed is also a dissapeareance of the authenticity of the deed. Nonetheless, there are several ethical violation due to the Notary's dishonesty in constructing the particular deed, not to mention the criminal act if the Notary is proven guilty in inserting false statement as stated in Article 266 of Indonesian Criminal Law. In this regard, Notary has a full responsibility towards all the deeds which construted and signed by them, hence, there are sanctions that could be sentenced to them as the result in their unlawful act an/or negligence in constructing a back-dated deed. The sanctions categorized in civil sanction, criminal sanction, and administrative sanction, where those three are regulated seperately in Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Law and The Notary Regulation along with the ethical code which issued by Indonesian Notary Association. |
T52268-Lawrensiea Angelina.pdf :: Unduh