Tinjauan yuridis pertanggungjawaban hukum kartu kredit pemerintah di Indonesia = Legal analysis on legal liability of government credit card in Indonesia
Shandy Aditya Pratama;
Abdul Salam, supervisor; Meliyana Yustikarini, examiner; Setyawati Fitri Anggraeni, examiner; Lauditta Humaira, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kartu kredit pemerintah ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong satuan kerja dan lembaga-lembaga negara agar tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana (fraud) serta transparansi dalam penggunaan dana pemerintah, (2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah, dan penjual barang/jasa (merchant), (3) Terdapat sanksi-sanksi yang sebenarnya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa hukuman atas tindak pidana korupsi, dan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat pada pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. This thesis reviews about three main idea: comparison between corporate credit card and government credit card, legal relationship between parties that involved in government credit card, and lesson from the application of government credit cards in the United States of America. This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) the application of government credit cards is a government effort to encourage work units and state institutions not to use cash in transactions with the aim of avoiding misuse of funds (fraud) and transparency in their government fund usage, (2) There exist a legal relationship between government credit card issuers, government credit card holders, and sellers of goods / services (merchant), (3) There are some sanctions that actually can be imposed to civil servants who abuse government credit cards. Sanctions imposed can be in the form of civil sanctions on the basis of torts, criminal sanctions in the form of penalties for corruption, and administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal of civil servants who abuse government credit cards. |
 S-pdf-Shandy Aditya Pratama.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 97 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-846692763 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20485265 |
