Full Description

Cataloguing Source LibUI ind rda
Content Type text (rdacontent)
Media Type computer (rdamedia)
Carrier Type online resource (rdacarrier)
Physical Description ix, 76 pages : illustration ; appendix
Concise Text
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 3
 
  •  Availability
  •  Digital Files: 1
  •  Review
  •  Cover
  •  Abstract
Call Number Barcode Number Availability
S-Pdf 14-20-052394283 TERSEDIA
No review available for this collection: 20485534
 Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.
This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan. This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority.