Eksekusi Harta Bersama Berdasarkan Pengakuan Hutang Tanpa Persetujuan Pasangan Kawinnya (Studi Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms) = Execution of join asset based on debt recognition without the spouse consent (study of verdict number 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms)
Nadia Syifa Nabila;
Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Liza Priandhini, examiner; Yuli Indarwati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan namun tidak termasuk harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan untuk membuat perjanjian yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai harta perkawinan. Tesis ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan kewenangan terhadap harta bersama dan prosedur pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang, dan bagaimanakah eksekusi harta bersama berdasarkan legalisasi pengakuan utang yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawinnya (studi kasus Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ PN Pms). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kewenangan atas harta bersama dipegang oleh suami dan isteri secara bersama-sama, dan pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama pula. Membebankan jaminan atas suatu harta bersama perlu melalui beberapa prosedur, yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminannya harus dengan persetujuan dari pasangan kawinnya, serta penjaminan dilakukan melalui lembaga jaminan kebendaan. Jika pasangan kawin yang dirugikan benar-benar tidak mengetahui mengenai pengakuan utang dan pemberian kuasa jual yang dibuat oleh pasangannya maka eksekusi lelang atas harta bersama tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hasil penelitian ini memberikan saran kepada Notaris untuk lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai cara dan syarat dalam membuat perjanjian utang dan penjaminan yang benar, dan bagaimana jika harta yang dijaminkan merupakan harta bersama perkawinan, demikian untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan para pihak di kemudian hari. Joint assets in marriage is the property acquired by the husband and wife during the marriage but excludes property obtained from the grant and inheritance. Agreements that made must be fulfilled the legal agreement terms , and to make an agreement involving shared property in marriage, shall also obey the provisions of the marriage property. This thesis will examine how is the regulation of the authority of joint assets and the procedure of binding joint assets as collateral for debt, and how the execution of joint assets is based on legalization of debt recognition made without the consent of the spouse (case study Decision Number 94 / Rev. G / PN Pms). This research uses normative juridical research method, the data analysis method used by the author is qualitative method. The results of this study are that the authority of the joint assets is held jointly by the husband and wife, and the management of joint assets is carried out jointly by the husband and wife. Charging collateral for a joint asset needs to go through a number of procedures, that are the loan agreement and the guarantee agreement must be with the consent of the marriage partner, and the guarantee is carried out through a material guarantee institution. If the aggrieved spouse really did not know about the recognition of debt and the selling power authorization that made by their spouse, the aggrieved spouse could request for the cancellation of the execution. The results of this research provide advice to Notaries to be more active in giving legal counseling to the parties on the terms and conditions of making the correct debt and guarantee agreements, and what if the pledged property is the property of the marriage, to minimize the possibility of the problems of the parties in the future. |
 T52271-Nadia Syifa Nabila.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T52271 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 87 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T52271 | 15-21-703300595 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20485552 |
