Kemajuan teknologi informasi kini telah dapat membuat kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang masuk pada berbagai bidang teknologi, salah satunya yaitu sistem video surveillance. Terintegrasinya sistem video surveillance dengan artificial intelligence membuat sistem dapat melakukan analisis secara otomatis sesuai kebutuhan dari penggunanya yang dapat membantu dalam penegakan hukum, perlindungan keamanan, analisis bisnis, analisis lalu lintas, dan berbagai kegiatan lain dalam implementasinya. Selain memiliki banyak manfaat, dalam penggunaan dan penyelenggaraan sistem video surveillance terdapat dampak negatif pula yang sedang diperdebatkan yaitu isu mengenai privasi, keamanan nasional dan keadilan sosial. Hal ini dapat merugikan tidak hanya individu, namun juga masyarakat keseluruhan bahkan Negara. Belum ada pengaturan yang secara jelas dan eksplisit mengatur mengenai sistem video surveillance di Indonesia, maka dari itu penulis perlu menganalisis secara mendalam peraturan- peraturan di Indonesia dari segi penyelenggara usaha layanan sistem video surveillance yang dikaitkan dengan kewenangan negara mengatur penyelenggaraan usaha, sebab penyelenggaraan usaha juga akan berujung pada penggunaan sistem video surveillance. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Di Indonesia pengaturan jasa layanan sistem video surveillance terbagi dalam beberapa klasifikasi usaha yaitu sebagai perdagangan sistem video surveillance, penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sistem keamanan dengan masing-masing peraturan serta otoritas kewenangan Negara yang menaunginya. Selain itu penulis juga memberikan solusi pengaturan sistem video surveillance yang dirasakan dapat menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam penggunaan dan penyelenggaraan sistem video surveillance yang dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan sistem video surveillance pada beberapa Negara.
The advance of information technology today has integrated the artificial intelligence into several sectors of technology, including the surveillance video system. The integration of video surveillance system with artificial intelligence makes the system able to perform automated analysis according to the needs of its users which can assist in law enforcement, security protection, business analysis, traffic analysis, and various other activities in its implementation. In addition to having many benefits, in the use and organization of video surveillance system there are also negative impacts that are being debated issues of privacy, national security and social justice. It will not only harm the individuals, but also the entire society even the State. There is no clear and explicit regulations on video surveillance system in Indonesia, therefore the writer needs to deeply analyze the regulations in Indonesia in terms of business service provider of video surveillance system which is associated with the state authority to manage the business, because the business will lead to the use of video surveillance systems. This research is prescriptive with juridical-normative approach. In Indonesia the arrangement of video surveillance system services is divided into several business classifications as trading of video surveillance system, electronic system providers and security system providers with their respective rules and authority of the State authority that oversees them. In addition, the authors also provide video surveillance system arrangement solutions that are perceived to balance the interests of each party in the use and organization of video surveillance systems that are analyzed based on video surveillance system regulations in some countries. |
T52470-Sulistyanto Widagdo.pdf :: Unduh