:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Eksistensi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia = The Exsistence of Investment Coorinating Board as Non-Ministry Government Agebcy in Indonesia Administrative Law System

Edwin Rizwansyah; Harsanto Nursadi, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Tri Hayati, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner ([Publisher not identified] , 2019)

 Abstrak

ABSTRAK
Thesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

ABSTRACT
This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating BoardĀ  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. TheĀ  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Edwin Rizwansyah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2019
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : x, 104 pages : illustration ; 29 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-21-920148875 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20486649