Beberapa penelitian telah menyatakan peran penting pemerintah dalam menangani masalah limbah elektronik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani sistem pengelolaan limbah elektronik, baik di negara maju maupun berkembang, terutama didasarkan pada prinsip EPR, tetapi merancang dan menerapkan prinsip tersebut di negara berkembang mungkin sangat berat karena harus bergantung pada kapasitas negara dan kondisi sosial ekonomi, menyiratkan bahwa aspek keuangan akan menjadi rintangan utama bagi negara-negara berkembang ketika menerapkan prinsip ini. China adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mereplikasi prinsip ini ke dalam sistem pengelolaan limbah elektronik mereka dan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti keberadaan sektor informal, populasi besar, negara berkembang. Kebijakan pendanaan sistem pengelolaan limbah elektornik di China menggunakan subsidi yang ditetapkan pada nilai yang sesuai untuk bisa menjalankan sistem. Dalam penelitian ini, model skema pendanaan sistem pengelolaan limbah elektronik diusulkan untuk menganalisis kemungkinan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Terdapat empat skema pendaan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu skenario 1, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen, skenario 2, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh pemerintah, skenario 3, dimana pendanaan dilakukan hanya oleh produsen dan pemerintah, dan skenario 4, pendanaan dilakukan oleh produsen, pemerintah, dan konsumen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling paling feasible untuk dilakukan.
Policies to handle WEEE management system, both in developed and developing countries, mainly based on EPR principle, but designing and implementing such principle in developing countries might be formidable as it should be depended on the country`s capacity and socioeconomic condition, implying that the financial aspect will be the primary hurdle for the developing countries when implementing this principle. China is one of the few developing countries that successfully replicate this principle into their WEEE management system and has several similarities with Indonesia, such as the existence of informal sector, large population, a developing country. China WEEE processing fund policy uses subsidies that are set on appropriate number run the system. In this paper, a system dynamic model is proposed to analyze the possibility of such policy to be implemented in Indonesia. In this study, a model that implemented an electronic waste management system proposed to analyze issued this policy to be applied in Indonesia. Scenario 3, which is carried out only by producers, scenario 2, which is carried out only by the government, scenario 3, which is carried out only by producers and the government, and scenario 4, carried out by producers, governments and consumers. From the results of the study, obtained scenario 4 is the most feasible scenario to do. |
T54388-Asyari Fauzan.pdf :: Unduh