Abstract
Laporan ini mengevaluasi koreksi Pemeriksa Pajak atas transaksi cash pooling arrangement milik PT BCN Power Indonesia tahun 2014. Sengketa timbul akibat adanya perbedaan tingkat suku bunga wajar yang digunakan Terbanding dan Pemohon Banding yang berfokus pada implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil evaluasi menunjukkan koreksi Pemeriksa Pajak tidak didasarkan pada bukti yang tepat dan akurat sehingga melemahkan argumen dari Terbanding. Di sisi lain, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dokumentasi transaksi dengan pihak berelasi. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan tingkat suku bunga yang wajar bagi pendapatan atas cash pooling arrangement. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa panjangnya proses penyelesaian sengketa pajak menyebabkan tingginya biaya kepatuhan yang dikeluarkan kedua belah pihak.
