:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis Atas Pembuatan Akta Perubahan Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Notaris Dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018) = Analysis on Amendment of Debt Agreement Deed Made By Notary in the Misuse Conditions (Case Study Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018)

Yeni Tan; Widodo Suryandono, supervisor; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Yuli Indrawati, examiner (Universitas Indonesia, 2019)

 Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan atributif dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dengan membuat alat bukti berupa akta autentik. Sudah sepatutnya, Notaris tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, Notaris membuat akta perubahan perjanjian utang piutang yang mengandung cacat kehendak para pihak karena adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat Penulis dalam tesis ini adalah pelanggaran penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta perubahan perjanjian utang piutang dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 serta pertanggungjawaban Notaris TIBM dan Notaris JSW terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari studi dokumen dan dianalisis melalui metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelanggaran penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta perubahan perjanjian utang piutang dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 merupakan pelanggaran penyalahgunaan keadaan ekonomi sebagai salah satu cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan perjanjian dinyatakan batal. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris TIBM dan Notaris JSW terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 sepatutnya diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi etika dan sanksi perdata.

A notary as a public official gets the authority from the state attribute to run part of the state functions in the form of the civil law to make evidence in the form of an authentic deed. Rightly, the notary must obey the Notary Law and Notary`s Code of ethics. In this case, The Notary has made the amendment of debt agreement deed that contains of the defective will from the parties due to the misuse condition. The misuse conditions caused on of the parties to file a lawsuit to cancel the amendment of debt agreement deed. The issues of this thesis is about violations of the misuse conditions carried out by the parties in making the amendment of debt agreement deed in the case of the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018 and the responsibility of the TIBM Notary and JSW Notary for the deeds which are declared null and void based on the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018. The research method used in this study is normative juridical in descriptive analytical by using secondary data types from documents studies and analyzed through qualitative analysis method.
The result of this study showed that violations of the misuse conditions carried out by the parties in making the amendment of debt agreement deed in the case of the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018 is an economic misuse conditions as one of the defective will that did not fulfill the legal agreement terms in the article 1320 Code of Civil Law, resulting in being declared null and void. Relating to the TIBM Notary and JSW Notary responsibility for the deeds declared null and void in the Supreme Court Verdict in the case, in the form of administrative sanctions, ethical sanctions, and civil sanctions.

 File Digital: 1

Shelf
 T53158-Yeni Tan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T53158
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2019
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 119 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T53158 15-21-314041438 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20491218