Dampak desentralisasi terhadap penyuapan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada 38 (Tiga Puluh Delapan) anggota DPRD = The impact of decentralization toward the bribery of The North Sumatera Government to 38 (Thirty Eight) DPRD Members
Gultom, Dio Tama Arrizky;
Vishnu Juwono, supervisor; Amri Yusra, examiner
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Desentralisasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan administrasi, fiskal, dan politik kepada pemerintahan daerah. Model pemerintahan ini bertujuan untuk pemerataan dan pembangunan yang adil pada pemerintahan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi setelah rezim Orde Baru jatuh. Impelementasi pada sistem pemerintahan desentralisasi menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah pemindahan kasus korupsi dari pusat menuju daerah. Penelitian ini membahas tentang dampak yang diberikan oleh desentralisasi terhadap tindpakan penyuapan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penelitian ini menggunakan teori actor and resources oleh Scott Coleman dengan metode kualitatif.Berdasarkan temuan melalui wawancara dan studi literasi, dampak buruk desentralisasi terjadi pada pemerintahan Sumatera Utara dalam bentuk penyuapan. Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatra Utara melakukan penyuapan kepada 38 (tiga puluh delapan) anggota DPRD untuk menolak hak interpelasi. Gubernur melakukan penyuapan sebagai actor dengan menggunakan resources yang dimiliki berupa Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD), untuk memaksimalkan keuntungan yaitu mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur. Atas dasar hal tersebut dampak desentralisasi membuat penyuapan menjadi cara untuk mempertahankan jabatan yang dimiliki oleh seorang Gubernur. Decentralization is a form of government that gives administrative, fiscal and political authority to regional governments. This government model aims at equitable distribution and equitable development of regional government. Indonesia is one of the countries that implemented a decentralized government system after the fall of the New Order regime. Implementation in a decentralized government system raises many problems, one of which is the transfer of corruption cases from the center to the regions. This research discusses the effects of decentralization on bribery carried out by North Sumatra Governor Gatot Pujo Nugroho. This research uses the theory of Actor and Resources by Scott Coleman with qualitative methods.Based on the findings through interviews and literacy studies, the bad influence of decentralization occurred in the North Sumatra government in the form of bribery. Gatot Pujo Nugroho as Governor of North Sumatra bribed 38 (thirty eight) DPRD members to reject the interpellation rights. The governor bribes as an actor by using the resources he owns in the form of the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), to maximize the benefits of maintaining his position as Governor. On this basis the influence of decentralization made bribery be a way to maintain a position held by a Governor. |
 TA-Gultom, Dio Tama Arrizky.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | TA-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 80 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| TA-Pdf | 16-22-48451154 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20491254 |
