Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masyarakat internasional belum memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan, tata kelola, dan sosial yang dihadapi sangat kompleks dan sarat kepentingan. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP membentuk tata kelola kemitraan multi pihak (MSP) Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), yang menghasilkan standar acuan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia bernama Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Beragam aktor transnasional dan lokal terlibat, dengan segala motif, karakter, modalitas dan kepentingan, termasuk ENGO WWF. Metode kualitatif (studi kasus) digunakan untuk melihat peran dan pengaruh WWF dalam dinamika kemitraan, melalui pemahaman konsep tata kelola MSP serta merujuk kajian terdahulu terkait peran NGO di dalam MSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF memiliki peran dan pengaruh cukup besar di dalam MSP FOKSBI, terutama pada proses implementasi awal RAN KSB. Di tingkat daerah, WWF berperan penting sebagai project leader mitra implementasi FOKSBI di wilayah Sintang dan Melawi, Kalimantan. Di tingkat nasional, WWF aktif memberikan konsultasi dan advokasi dalam proses pengembangan draft RAN KSB, sehingga agenda konservasi lingkungan dan sosial dapat terakomodir dengan sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor non negara di dalam MSP berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif berbeda, kekuatan NGO tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi aktor lain untuk menerima norma atau nilai-nilai minoritas yang biasanya dikesampingkan terkait isu lingkungan dan sosial.

Indonesian palm oil industry is viewed by international community as not conforming to the sustainable development agenda. Environmental, social, and governance issues created a complex and multi-interest problem. Indonesian government, together with UNDP, formulates a governance structure for multi stakeholders partnership (MSP) called Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), which produces a standard for sustainable palm oil management in Indonesia called Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Various actors are involved, each with different motives, characters, modalities, and interests, including ENGO WWF. This study uses qualitative methodology (case study) to analyze the role and effect of WWF in the dynamics of the partnership through MSP governance concept and previous studies on the role of NGO in MSP. In the regional level, WWF plays important role as implementation project leader of RAN KSB in the pilot regions of Sintang and Melawi, Kalimantan. In the national level, WWF plays active role by giving consultation and advocacy in the drafting of RAN KSB, resulting in the social-environmental friendly agenda being well accommodated. In conclusion, the presence of non-state actors in MSP is important to achieve SDGs. Amidst other major actors power and authority, NGO has proven to be not less significant nor powerless when influencing other actors to accept the minority norms and values in environmental and social aspects, which is often neglected.

Keywords: Palm Oil, Sustainable Development Goals, Multi Stakeholder Partnerships, WWF, FOKSBI, National Action Plan