Implementasi kebijakan pengukuran kinerja penyuluh program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui aplikasi e-visum di perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten = Implementation of policy for measuring performance of extension of The Family Planning And Family Development Population Program (KKBPK) through the e-visum application at the BKKBN representative of Banten Province
Eko Sigit Raharjo;
Salomo, Roy Valiant, supervisor; Widya Leksmanawati Habibie, examiner
(Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone. The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum. This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones. |
 T53802-Eko Sigit Raharjo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T53802 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvi, 129 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T53802 | 15-21-097835605 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20491747 |
