Pembangunan suatu negara tidak lepas dari perkembangan aspek yang meliputi pemenuhan hak anak. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang pentingnya pembentukan Kebijakan Kota Layak Anak. Perpres ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen turut serta mewujudkan terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif. Dari 30 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kota layak anak, 70 hingga 80% indikator tersebut dapat dicapai melalui RPTRA. Merujuk pada kebutuhan anggaran yang tinggi, pemerintah tidak bisa tidak beroperasi sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan swasta dalam pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur RPTRA di Kota Jakarta Utara. Pentingnya penelitian ini karena dapat memberikan gambaran dan kesimpulan terkait pemodelan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan RPTRA dan sistem konteks yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu dengan menggunakan Collaborative Governance oleh Emerson & Nabatchi (2015). Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur RPTRA sesuai dengan komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015), terdapat dinamika kolaborasi yang responsif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan bergerak secara bersamaan. Komponen konteks sistem yang mempengaruhi dinamika kolaborasi seperti kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta sejarah konflik. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara lain pergantian kepala daerah, perubahan perwakilan sektor yang berkolaborasi dalam rapat, buruknya pencatatan kesepakatan, saling pengertian yang tidak setara, komitmen yang tidak terpenuhi dari beberapa pihak, penolakan terhadap perubahan peraturan yang mendasarinya, dan bentuk informasi yang tidak merata. Saran yang dapat diberikan adalah mensistematisasikan perubahan melalui pembuatan peraturan daerah, dan pedoman standar. Sistem umpan balik dan indikator penilaian RPTRA perlu ditekankan menekankan pembentukannya, dan penerapan konsep quasi government sebagai solusi keberlanjutan RPTRA.
The development of a country cannot be separated from the development of aspects which include the fulfillment of children's rights. Through the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011, it has been explained about the importance of forming a Child Friendly City Policy. This Presidential Regulation encourages the DKI Jakarta Provincial Government to commit to participate in realizing the realization of a Child Friendly City through the development of Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in the Administrative City. Of the 30 indicators that have been determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection related to child-friendly cities, 70 to 80% of these indicators can be achieved through the RPTRA. Referring to the high budget requirements, the government cannot help but operate alone, but also cooperate with the private sector in its development. This study aims to determine the governance cooperation carried out by the government and the private sector in the provision of RPTRA infrastructure in North Jakarta City. The importance of this research is because it can provide an overview and conclusions regarding collaborative governance modeling in the development of RPTRA and context systems that affect the dynamics of collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu using Collaborative Governance by Emerson & Nabatchi (2015). Interviews and documentation studies were used as data collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the provision of RPTRA infrastructure is in accordance with the collaboration components proposed by Emerson & Nabatchi (2015), there is a dynamic collaboration that is responsive between one component and another and moves simultaneously. Components of the system context that affect the dynamics of collaboration, such as conditions of public resources or services, policy and legal frameworks, socio-economic and cultural characteristics, political dynamics and power relations, and conflict history. Barriers that occur in cooperation include the change of regional heads, changes in sector representatives who collaborate in meetings, poor recording of agreements, unequal understanding, unfulfilled commitments from several parties, rejection of changes to the underlying regulations, and uneven forms of information . . Suggestions that can be given are to systematize changes through the making of regional regulations and standard guidelines. The feedback system and assessment indicators for the RPTRA need to be emphasized emphasizing its formation, and the application of the quasi government concept as a solution to the sustainability of the RPTRA. |
S-Intan Rahmaningtyas.pdf :: Unduh