ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas e-procurement di UKPBJ, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan teori akuntabilitas. Pengadaan adalah salah satu kegiatan penting di Indonesia yang memiliki beberapa penipuan dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi karena tidak ada akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan di organisasi publik. Pemerintah mengambil langkah untuk memperkecil hal ini dengan mendirikan UKPBJ sebagai kombinasi antara ULP dan LPSE untuk pengadaan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas, pengadaan elektronik, dan pengadaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivis. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa UKPBJ provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengadaan. Ini karena UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mampu memenuhi semua dimensi penelitian, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan daya tanggap.
ABSTRACT
This study aims to analyze the accountability of e-procurement in the UKPBJ, West Java Province in accordance with accountability theory. Procurement is one of the important activities in Indonesia which has several scams and leads to corruption. Corruption occurs because there is no accountability in carrying out work in public organizations. The government took steps to minimize this by establishing UKPBJ as a combination of ULP and LPSE for electronic procurement. This research uses accountability theory, electronic procurement, and procurement. The approach in this research is post positivist. This study uses in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. Data processing techniques are qualitative. The results of this study found that the UKPBJ of West Java province was responsible for procurement. This is because the UKPBJ of West Java Province has been able to fulfill all dimensions of research, namely transparency, accountability, control, and responsiveness. |
S-Putri Andriana.pdf :: Unduh