Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Walaupun Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengadakan swasembada paras, namun impor beras Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengeluarkan izin impor beras sebanyak tiga kali dengan total nilai impor sebesar 2,25 juta ton. Masyarakat Indonesia memiliki skeptisme akan keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente di dalam kebijakan impor beras tersebut. Hal tersebut disebabkan realisasi impor yang dilakukan ketika produksi domestik sedang memasuki masa panen raya. Dalam rangka menginvestigasi keberadaan kepentingan politik dan perburuan renta pada impor beras tahun 2018, penulis menggunakan metode AHP-GameTheory untuk menggambarkan preferensi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model tersebut, penulis melibatkan tujuh pemain yang terdiri atas Koordinasi Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Pelobi, Konsumen, dan Produsen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat apakah pemerintah menjalankan mandat masyarakatnya secara baik atau buruk. Karena kebijakan impor beras pada tahun 2018 berdampak buruk kepada pendapatan petani pada tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didedikasikan penuh untuk kepentingan masyarakat. Keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Indonesias rice import license could be one of the warm issues in 2018. Even though Mr. Joko Widodo, Indonesian president, has promised for rice self-sufficiency yet, Indonesia rice import in 2018 was rising dramatically. Throughout 2018, Indonesia has issued rice import license for 3 times by the total volume of 2,25 million tons. Indonesia society put their skepticism of political and rent-seeking involvement in rice import license 2018. It was caused by the publication of import license when rice domestic production is on harvesting season. In order to investigate the existence of political interest or special interest in rice import license in 2018, the writer used AHP-Game Theory to capture the decision makers preference that include intangible feeling. In the model framework, the writer puts 7 players consist of Coordination Ministry of Economy, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, BULOG, Lobbyist, Consumer, and Producer. The purpose of this study is to proofing does the government carry out the mandate in a good way or the government abuse the society mandates. Since the effect of rice import in 2018 harmful for producers income in 2019, the governments policy is not fully dedicated for society interest. The involvement of political and rent-seeking interest made the governments policy missing match to what society required. |
S-Wildan Al Kautsar Anky.pdf :: Unduh