ABSTRAK
E-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untukmeningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulaidiperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistikitu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun,hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistikmasih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperolehinformasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di ProvinsiJawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas KesehatanKota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepadainforman kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatanmodel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaituukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana,komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politikyang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwabelum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenaiukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal,keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasiyang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, danpolitik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakanpenerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itudiperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentukPeraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat,provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas,serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akankebutuhan menggunakan e-logistik.
ABSTRACT
E-logistics is one of the policies in the field of medicine and vaccine management toimprove accountability and transparency of medicine and vaccine supply chains, whichwas introduced since 2015, and set in 2017 through the Decree of the Minister of Healthof the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/422/ 2017. In addition to thee-logistics application itself, financial support is also provided for the implementation ofthis policy. However, by the end of 2017 the percentage of Provincial and DistrictPharmaceutical Installation which used e-logistic were still low, about 20.26%. This studyaims to obtain information about the performance of the implementation of e-logisticspolicies in West Java Province in 2018. This study uses qualitative research methods,carried out during March to June 2019 at the Ministry of Health, West Java ProvincialHealth Office, Sukabumi City Health Office, and Depok City Health Office. Data werecollected through in-depth interviews with key informants, observation, and documentreview. This study uses the approach of Van Meter and Van Horn policy implementationmodel. The variables studied were the standard and objectives of the policy, resources,characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, thedisposition of implementors, economic, social, and political conditions that influence theperformance of policy implementation. The results showed that e-logistics was notinstitutionalized yet, there were differences in perceptions regarding standard andobjectives of the policy, utilization of policy resources were not optimal, limited capacityof e-logistics managers at the central and provincial levels, communication transmissionwas not effective yet, the intensity difference of implementors, economic, social andpolitical condition were less supportive. In conclusion, the implementation of the elogisticspolicy in West Java Province in 2018 has not been optimal. For this reason, thereis a need to arrange this policy in form of Minister of Health Regulations, increase thecapacity of e-logistic managers at the central, provincial and district levels, improvementof e-logistics to reach Health Center Office, and transmition communications aimed atraising awareness of implementers of the need to use e-logistics |
T53868-Tita Mintarsih.pdf :: Unduh