Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.
Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia. |
S-Giga Adriel.pdf :: Unduh