:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Status yuridis akta notaris tentang berita acara rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh direksi yang berperkara dengan perseroannya: analisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. = Legal status of notarial deed of general meeting of shareholders conducted by board of directors having dispute with their company: analyisis on Surabaya District Court number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby.

Vika Kartika; Miftahul Huda, supervisor; Mohamad Fajri Mekka Putra, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Daly Erni, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)

 Abstrak

Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah berdasarkan Pasal 79jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas pada formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS. Berdasarkan penelitian tersebut Penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam putusannya harus lebih cermat dalam memperhatikan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Apabila Notaris dituduh melanggar UUJN namun tidak terbukti di persidangan, maka Notaris dapat menuntut perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris untuk dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang  memeriksanya sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 9 ayat (7) Kode Etik Notaris Tahun 2015. 

This thesis analyzes about Verdict of Surabaya District Court  Number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. From this case, the issues are about, the validity of the General Meeting Shareholders that conducted by Board of Directors having dispute with their Company, the responsibility of the Notary for the revoke General Meeting Shareholder Deed, and legal consequences for the revoke of the  General Meeting Shareholder Deed. The research method used is normative juridical with using secondary data. Data collection techniques include literature studies and supported by interviews with interviewees. Then, analyzed qualitatively which is descriptive analytics. The results of this research concluded that, first, the validity of the General Meeting Shareholder is valid based on Article 79 jo. Article 92 paragraph (1) and (2) and does not conflict with Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. Second, the responsibility of the Notary for the General Meeting Shareholder Deed is only limited to the formality Deed. Third, the legal consequences of revoke the deed are that everything returns to its original state as if General Meeting Shareholder had never happened. Based on that research, Author suggest to the Judges on their verdict have to be more careful to observe the differences of authority of Directors on Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. If any Notary that accused by violate the Law Number 2 year 2014 concerning Notarys Office, but not proven on the court, then Notary could sue a legal protection by Notary Honorary Council to vindicate their name by using Honorary Council Decree based on Article 9 paragraph (7)Notary Code of Ethic Year 2015.

 File Digital: 1

Shelf
 T53946-Vika Kartika.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T53946
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 116 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T53946 15-21-245618471 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20493148