Tesis ini membahas tanggung jawab notaris sebagai pihak yang sering diikutsertakan terkait sengketa atas akta akta yang dibuatnya, dalam hal ini ialah terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan. Notaris selaku pejabat umum memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum melalui akta autentik. Di pengadilan, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Adapun permasalahannya meliputi bagaimana implikasi yuridis pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan terhadap akta pembebanan fidusia serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan. Penelitian ini tergolong ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam tesis penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi kepustakaan yang menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis data yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif dengan bentuk hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan sertifikat jaminan fidusia oleh pengadilan tidak serta merta membatalkan pula akta pembebanan fidusianya, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah akta pembebanan fidusia tersebut melanggar unsur keotentisitasan yang berujung pada terdegradasinya akta, ataukah melanggar unsur pasal 1320 KUHPerdata yang berujung pada dapat dibatalkannya atau batal demi hukum terhadap akta yang bersangkutan. Mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembatalan sertifikat jaminan fidusia, tidak dapat dipersalahkan dan dituntut kerugian sebab notaris sejatinya bertanggungjawab sebatas kebenaran formil saja. Pembatalan yang bukan disebabkan karena kelalaian atau kealpaan notaris tidak dapat dilakukan penuntutan kerugian. Notaris dalam aktanya apat menambahkan klausula kebenaran pernyataan dari para pihak, meskipun tidak membuat notaris dapat lepas tangan terhadap aktanya.
This thesis discusses about the notaries responsibility as a party that is often included in relation to disputes over the deeds made by them, in this case is the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court. Notaries as public officials through authentic certificates made in guaranteeing legal certainty, order and legal protection play a very important role. In court, authentic deeds are the strongest and perfect proof power, unless they can be proven to be untruthful. The problems include the juridical implications of the cancellation of a fiduciary guarantee certificate by the court on the fiduciary assignment deed and how the notary is responsible for the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court. This research belongs to the form of normative juridical research with descriptive research typology. The type of data used in the thesis of this research is secondary data, namely the literature study that uses legal sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method used is a qualitative approach method with the form of analytical descriptive research results. The research states that the cancellation of the fiduciary guarantee certificate by the court does not necessarily invalidate its fiduciary deed, it must be considered first whether the deed of fiduciary infringement violates the element of authenticity which leads to degradation of the deed, or violates the article 1320 Civil Code which can be canceled or canceled by law against the relevant deed. Regarding the notary's responsibility for the cancellation of the fiduciary guarantee certificate, it cannot be blamed and demanded losses because the notary is actually responsible only to formal truth. Cancellations that are not due to negligence or negligence of the notary cannot be prosecuted for losses. |
T54072-Annisa Octiarizky.pdf :: Unduh