Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study
Enrico Herinanto Tanzil;
Siti Hajati Hoesin, supervisor; Liza Priandhini, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Yuli Indrawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban bagi PPAT tersebut. Pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak dan tidak ditandatangani seketika setelah pembacaan tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT itu sendiri. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID/2016/PT PTK, PPAT berinisial PP melakukan kelalaian dan ketidak telitian dalam membuat Akta Hibah atas peristiwa hukum hibah palsu yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah kepada penerima hibah yang memalsukan identitas pemberi hibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, maka sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan Akta Hibah tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum seperti akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang seharusnya. Atas dasar tersebut, akta tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga sertipikat dapat dibalik nama kepada penerima hibah. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, sertipikat tersebut meruapakan suatu sertipikat yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang namanya tercantum di dalamnya sejauh tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Penulis atas kelalaian dan ketidak telitian ini, PPAT tidak dikenakan sanksi pidana tetapi dapat dikenakan sanksi administrati. This thesis discusses the role of the Land Deed Official (PPAT) in the land system in Indonesia. The role was seen from PPAT in carrying out his position as a general official authorized to create an authentic deed relating to the land. In fact, there a still a lot of PPAT that is doing negligence and inaccuracy in carrying out their position and not infrequently that may cause harm to the other parties. The most common violation is not to read and explain the contents of the deed to the parties and is not signed immediately after the reading by the parties, the witnesses, and the PPAT itself. In the decision of High Court of Pontianak number 21/PID/2016/PT PTK, PPAT PP commit negligence and inaccuracy in making the grant Act on the occasion of false grants, resulting in the rights of land to the grantees who forged a grantee identity. By using yuridis-normative research method, then as a result of the study can be concluded that the grant Act is an authentic deed that has the power of proof of law such as an un-authorized act because of unfulfilled conditions. On that basis, the deed can be used as a basis as the maintenance of land registration data so that the sertificate can be reversed name to the grantees. According to the land system in Indonesia, that sertificate is an authorized letter and provide legal certainty for the right holder whose name stated in itas far as it cannot be proven otherwise. For these omissions and inaccuracy, PPAT is not subject to criminal sanction but may be subject to administrative sanctions. |
 T53521-Enrico Herinanto Tanzil.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T53521 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 80 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T53521 | 15-21-837307455 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20493651 |
