Deskripsi Lengkap

ABSTRAK
Hingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untuk Penghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan Dewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT