Analisis yuridis kewenangan komisi yudisial dalam seleksi calon hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial di tingkat kasasi = Juridical analysis authority of the judicial commission in the selection of candidates for ad hoc judges in industrial relations disputes at the court of supreme
Yulian Falufi;
Satya Arinanto, supervisor; Satya Arinanto, examiner; Fatmawati, examiner; Fitra Arsil, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
|
|
Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya. There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011 has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should. |
 T53635-Yulian Falufi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T53635 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 73 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T53635 | 15-21-498826869 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20494223 |
