Berakhirnya masa keemasan minyak dan gas bumi pada awal tahun 1980-an menimbulkan dampak bagi Indonesia, yang ketika itu merupakan salah satu negara yang mengandalkan ekspor migas. Untuk mengatasinya, pemerintah kemudian melirik sektor nonmigas guna menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan, yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata dinilai cukup menjanjikan dalam membantu menaikkan cadangan devisa negara. Maka, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan untuk pengembangan pariwisata, pemerintah Indonesia ketika itu mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata, yang berlaku baik secara nasional maupun regional. Salah satu dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Visit Indonesia Year. Kebijakan yang dimulai pada awal tahun 1991 ini terinspirasi dari tren pariwisata yang berkembang di wilayah Asia Tenggara pada saat itu, yaitu penetapan branding pariwisata. Dalam pelaksanaan kebijakan Visit Indonesia Year 1991, pemerintah gencar melakukan pembangunan sarana akomodasi di berbagai Daerah Tujuan Wisata (DTW), dan juga promosi di dalam maupun luar negeri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia ini tentu memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi, tetapi tidak dengan dampak yang ditimbulkan di bidang lain, seperti lingkungan. Melalui serangkaian metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menyingkap bagaimana pengaplikasian kebijakan tersebut, beserta dengan berbagai dampak yang ditimbulkan.
The end of oil and natural gas golden age in the early 1980s had brought major implications for Indonesia, as one of many countries in the world that relies heavily on oil and gas export, that drew and shifted the government attention to develop non oil and gas sector in the means of bracing economic impact the tourism sector. This sector was considered as a promising proposition to ameliorate the declining trends. Thus, in order to increase the likelihood of tourist visits, which were potential in boosting and enhancing the development in the sector, Indonesian government had decided to release various policies that implied to both national and regional development. One of the policies implemented by the government is Visit Indonesia Year. The policy began in the early 1991, inspired by the regional trend in developing tourism all around South East Asia, called the branding of tourism. During the implementation of the policy, the government intensified the construction projects in various tourist destinations branded as Daerah Tujuan Wisata (DTW), in the shape of infrastructural development and promotion of activities to attract visitors, both domestically and internationally. The effort made by the government successfully doubled up the number of visits to Indonesia, and was certainly seen as a positive impact economically. However, one thing seemed to be out of sight the declining state of the environment. Through historical method and approach, such as heuristic, critics, interpretation, and historiography, this study reveals the development of a governmental decision, as well as numerous impacts generated by the policy. |
S-Pdf Sinta Angesti.pdf :: Unduh