ABSTRAK
Perdagangan internasional adalah salah satu cara negara memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekspor-impor adalah kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Dalam melakukan kegiatan ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kemudahan dan penyelesaian masalah kepabeanan dalam melakukan ekspor-impor. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan operator ekonomi resmi (AEO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan implementasi PMK 227 / PMK.04 / 2014 tentang operator ekonomi bersertifikat dalam menyelesaikan masalah kepabeanan. Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kelebihan dalam mempercepat administrasi kepabeanan, kemudahan, bongkar muat, keamanan, dan kelebihan lainnya dengan kelemahan, yaitu biaya pemenuhan yang relatif tinggi, waktu pemenuhan yang lama, serta banyak kendala dan tantangan. Ada beberapa masalah dalam implementasi kebijakan ini, yaitu pelaku bisnis jasa tidak dapat menikmati manfaat dari kebijakan AEO, masalah SDM dan teknis TI, dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait dengan proses kepabeanan. Untuk alasan ini, disarankan agar DJBC dapat mengajukan revisi terhadap peraturan yang terkait dengan AEO dan terus melakukan perbaikan teknis terkait dengan SDM dan TI.
ABSTRACT
International trade is one way the country meets its needs. Export-import activities are the main activities in international trade. In carrying out these activities, policies are needed that support the ease and resolution of customs problems in carrying out export-import. One of the policies implemented is the official economic operator (AEO) policy. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of the implementation of PMK 227 / PMK.04 / 2014 concerning certified economic operators in solving customs problems. This study, researchers used a qualitative approach to data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies.The results showed that this policy has advantages in accelerating customs administration, convenience, loading and unloading, security, and other advantages with weaknesses, namely the relatively high fulfillment costs, long fulfillment times, and many obstacles and challenges. There are several problems in the implementation of this policy, namely service business people cannot enjoy the benefits of AEO policy, HR and IT technical issues, and lack of coordination between institutions related to the customs process. For this reason, it is recommended that DGCE can submit revisions to regulations related to AEO and continue to make technical improvements related to HR and IT. |
S-Berlian Kusuma Bachtiar.pdf :: Unduh