Hak moral pada film ditinjau dari hukum tentang hak cipta = Moral rights of film reviewed from author's right law
Merdithia Mahadirja;
Agus Sardjono, supervisor; Edmon Makarim, co-promotor; Brian Amy Prastyo, examiner; Henny Marlyna, examiner; Ranggalawe Suryasaladin, examiner
([Publisher not identified]
, 2019)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan hak moral, khususnya pada film. Hak moral merupakan sebuah doktrin yang dikenal di dalam hukum tentang hak cipta dimana seorang pencipta memiliki hak-hak yang bersifat pribadi di luar dari hak ekonomi yang dimilikinya. Namun dikarenakan tidak adanya standar minimum yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota World Trade Organization, dalam penerapannya doktrin ini menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama untuk karya turunan seperti film yang tidak dapat disamakan dengan karya sastra ataupun karya seni pada umumnya. Dalam penelitian ini dibahas cara mengidentifikasi hak moral pada produksi film baik untuk film itu sendiri maupun karya-karya lainnya yang menjadi bagian dari film. Selanjutnya juga dibahas mengenai hak moral yang dimiliki oleh produser, sutradara, aktor/aktris, penulis naskah, penata musik dan kru film. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dikarenakan perbedaan konsep hak moral yang ada di negara-negara anggota World Trade Organization. Pada analisis penelitian ini dapat dilihat bahwa untuk mengidentifikasi hak moral pada film itu sendiri maupun bagian-bagiannya harus diketahui terlebih dahulu, telah diakui atau tidaknya hal tersebut sebagai ciptaan. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa pihak-pihak dalam produksi film dapat dilindungi hak moralnya jika hasil karya mereka yang menjadi bagian dari film telah dipublikasikan sebelumnya. ABSTRACT This research discusses the regulation and application of moral rights, especially in films. Moral rights are a doctrine known in copyright law where a creator has private rights apart from his / her economic rights. However, due to the absence of a minimum standard that must be applied by member countries of the World Trade Organization, in its application this doctrine creates problems, especially for derivative works such as films that cannot be equated with literary works or works of art in general. This research discusses how to identify moral rights in film production both for the film itself and for other works that are part of the film. Furthermore, it also discusses the moral rights possessed by producers, directors, actors / actresses, scriptwriters, music engineers and film crews. The discussion was carried out using a conceptual approach and a comparative approach due to the different concepts of moral rights that exist in member countries of the World Trade Organization. In the analysis of this research, it can be seen that in order to identify the moral rights of the film itself and its parts, it must be known in advance, whether or not it has been acknowledged as a creation. Apart from that, it can also be seen that the parties in the film production can be protected by their moral rights if their work which is part of the film has been previously published. |
 S-Merdithia Mahadirja.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 102 pages : illustration |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-21-054480269 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20495018 |
