Kompleksitas kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial
Endro Winarno (Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017)
|
ABSTRACT Kebijakan sosial yang penyusunannya membutuhkan proses panjang serta rumit seyogyanya didudukkan dalam konteks yang tepat, yakni pemahaman sebagai proses politik dan teknokratik secara seimbang. lkhwal ini membawa makna bahwa proses penyusunan kebijakan sosial membutuhkan teknik dan pendekatan komprehensif secara teknokratis, sedangkan pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis mengedepankan prinsip deliberatif dan partisipatif untuk memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Melalui naskah ini dicoba dipahami kompleksitas pada setiap tahapan yang mewarnai proses kebijakan publik, khususnya kebijakan sosial. Sejumlah teori dan pendapat pakar sengaja disertakan dalam naskah ini untuk mempermudah pemahaman terhadap kompleksitas proses kebijakan, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. |
No. Panggil : | 360 MIPKS 41:3 (2017) |
Entri utama-Nama orang : | |
Penerbitan : | Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
ISSN : | 20884265 |
Majalah/Jurnal : | Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial |
Volume : | Vol. 41, No. 3, Desember 2017: Hal. 255-268 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated (rda media) |
Tipe Carrier : | volume |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lt 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
360 MIPKS 41:3 (2017) | 03-19-818976258 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20496256 |