Full Description
| Cataloguing Source : | LibUI ind rda |
| ISSN : | 01259687 |
| Magazine/Journal : | Jurnal Hukum dan Pembangunan |
| Volume : | Vol. 48, No. 2, April - Juni 2018: Hal. 275-298 |
| Content Type : | text (rdacontent) |
| Media Type : | unmediated (rdamedia) |
| Carrier Type : | volume (rdacarrier) |
| Electronic Access : | |
| Holding Company : | Universitas Indonesia |
| Location : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
- Availability
- Digital Files: 0
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| 340 JHP 48:2 (2018) | 03-19-305794502 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20496383 |
Abstract
Abstrak
Dalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina
Dalam investasi ASEAN-China Free Trade Agreement, para host country diwajibkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor, yang salah satunya diberikan dalam kerangka prinsip fair and equitable treatment. Hubungan investasi dalam kerangka ACFTA tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Cina, namun juga kompetisi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip fair and equitable treatment. Masih diperlukannya pembenahan dalam hal memberikan perlindungan di bidang hukum dan administrasi di Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan arus investasi antara Indonesia dan Cina