Penyelesaian sengketa konsumen akibat perjanjian baku dan klausula baku pasca keberlakuan undang undang nomor 21 tahun tentang otoritas jasa keuangan
A Dwi Rachmanto (Badan Penerbit FHUI, 2018)
|
Abstrak Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis dogmatis. Dalam akhir tulisan disampaikan beberapa kesimpulan tentang penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUOJK atau berdasarkan UUPK |
No. Panggil : | 340 JHP 48:4 (2018) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
ISSN : | 01259687 |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Hukum dan Pembangunan |
Volume : | Vol. 48, No. 4, Oktober - Desember 2018: Hal. 826-860 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
340 JHP 48:4 (2018) | 03-19-676897006 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20496497 |