Sejak PTN ditetapkan sebagai Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan Pemerintah atas perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PTN Badan Hukum, dan menganalisis bagaimana dampaknya dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan postpostivist dengan menggunakan teknik wawancara dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, belum adanya kesamaan, respon yang rendah dan belum tepat guna
Since state universities are incorporated as legal entities, Higher Education - Legal Entities are subject of Corporate Income Tax. This research aim to analyze the evaluation of government policy on the imposition of the Corporate Income Tax in Higher Education – Legal Entities, and analyze how its impact with Tridharma on Higher Education and analyze the implementation of Corporate Income Tax fulfillment at University of Indonesia as one of 11 (eleven) Higher Education – Legal Entities. This research is a postpositivist-descriptive research with in-dept interview and literature review as data collection techniques. This research discussed the policy evaluation is based on the evaluation criteria aacording to Dunn’s policy is based on the evaluation criteria of Effectiveness, Adecuacy, Responsiveness, and Appropriatesness. The result from this research that the policy in has not been effective, the absence of eligibility, low response, and not appropriate. |
S-Vindi Haras.pdf :: Unduh