Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah melalui beberapa program seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah menaikkan persentase penduduk usia produktif yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 27,4% pada 2008 hingga 36% pada 2017. Selain secara kuantitas/akses, pemerintah juga melakukan pemerataan kualitas sekolah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan kurikulum dan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Kemendikbud. Di tahun tersebut pula, DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan menerapkan jalur lokal berbasis zona/rayon untuk PPDB SMA Negeri 2013, yang biasa juga disebut dengan sistem zonasi. Penelitian ini mencoba melihat efek kebijakan jalur lokal di DKI Jakarta dengan metode difference in difference, menggunakan SMA Negeri sebagai kelompok treatment dan SMA Swasta sebagai kelompok control. Output yang dilihat adalah ujian nasional (UN), dengan UN 2015 sebagai output sebelum zonasi dan UN 2016 sebagai output setelah zonasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan lebih besar dari tahun 2015 ke 2016 pada hasil UN SMA Negeri dibandingkan SMA Swasta, menggunakan metode difference in difference secara reguler dan random effect. Penelitian ini juga mennunjukkan adanya hubungan positif dari input yakni nilai UN SMP di zona sekitarnya 3 tahun lalu, serta hubungan negatif dengan kepadatan wilayah di sekitar sekolah. Namun apabila dilihat terpisah antara jurusan IPA dan IPS, terlihat bahwa jurusan IPA di SMA Negeri tidak mengalami penurunan lebih besar yang signifikan dibandingkan dengan SMA Swasta, serta jurusan IPA juga tidak terpengaruh oleh faktor input.
Education in Indonesia continues to experience changes in both quantity and quality. The government through several programs such as 12-year compulsory education, School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), has increased the percentage of the productive age population who graduated from High School (SMA) from 27.4% in 2008 to 36% in 2017. In addition to quantity/access, the government also equalizing quality of schools. In 2013, there was a change in the curriculum and the abolition of International Standard Schools (RSBI) status by the Ministry of Education and Culture. In the same year, Jakarta through The Education Board implemented a zone/rayon-based local admission for the 2013 High School Admission (PPDB), which is also known as the zoning system. This study tries to know the effects of local admission policy in DKI Jakarta with the difference in difference method, using Public High Schools as a treatment group and Private High Schools as a control group. The indicator used for measuring output is the national exam (UN), with the 2015 UN as the output before zoning and the 2016 UN as the output after zoning. Results of this study indicate that in general there was a greater decline from 2015 to 2016 in the Public High School’s UN result compared to its counterpart, using the difference in difference method regularly and random effects. This study also showed that there is a positive relationship with the input factor, using average UN SMP score in the surrounding zone 3 years ago as an indicator, and the negative relationship with the density of the area around the school. However, when viewed separately between the Natural Science and Social Sciences major, it can be seen that the Natural Science major in Public High Schools didn’t experiencing a significantly greater decline compared to Private High Schools, and weren’t affected by input factors. |
S-Ridwan Renaldi.pdf :: Unduh