Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada penanganan KDRT di DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan lembaga sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti memiliki kemudahan akses melalui jalur online dan offline, kesesuaian pelayanan dengan peraturan prosedur, pelayanan kondisional yang sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta pelayanan yang adil dan tidak mendiskriminasi. Walau begitu masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari sisi hukum, kondisi klien, kurang diketahuinya keberadaan lembaga, minimnya pelibatan masyarakat, dan pelayanan yang cenderung kuratif daripada preventif.
This study aims to analyze the implementation of public services at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling domestic violence in DKI Jakarta. This research is important to do considering the high level of domestic violence in DKI Jakarta province compared to other provinces. The method used in this study is using a qualitative approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observations, and literature studies. There are three steps of data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and decision making and verification. Findings in the field show that the institution's services are in accordance with the principles of public services such as having easy access through online and offline channels, conformity of services with procedural regulations, conditional services according to the needs and desires of clients, as well as fair and non-discriminatory services. However, there are still several factors that hinder services, including: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of legal support, client conditions, lack of knowledge of the existence of institutions, lack of community involvement, and services that tend to be curative rather than preventive. |
S-Ananda Rizky Aryanti.pdf :: Unduh