Tenaga kerja asing (TKA) adalah orang asing yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi keberadaan para TKA dibutuhkan untuk transfer skill and technology, tetapi disisi lain keberadaan para TKA membuat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin besar terlebih saat adanya kebijakan pembebasan visa. Alih-alih untuk meningkatkan devisa dari turis asing, TKA ternyata melakukan kegiatan bekerja. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran TKA yang ditemui tidak memiliki izin bekerja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses perizinan penggunaan TKA menjadi lebih disederhanakan. Tetapi, dalam pasal 33 pada peraturan tersebut disebutkan adanya koordinasi dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Melalui koordinasi diharapkan pengawasan para TKA menjadi lebih optimal dan menekan kasus pelanggaran TKA yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, dan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengaitkan pelaksanaan koordinasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan teori Skala Kebijakan Koordinasi oleh Les Metcalfe (1994). Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi yang telah dibangun cukup kuat antar kementerian didukung dengan instrumen komunikasi yang digunakan dan keberadaan TIMPORA, tetapi program-program sinergitas yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum selesai dikembangkan sehingga menghambat dalam optimalisasi pengawasan dan masih besarnya ego sektoral yang ada di lingkungan kementerian.
Foreignworkers are foreignerswho are not from Indonesia, but carry out work activities in Indonesian territory. The basic philosophyofusing foreign workers is as a series of efforts to increase investment, transfer of technology and transfer of expertise to local workers, and expand employment opportunities, therefore foreign investment in Indonesia is entirely aimed at the welfare of the Indonesian people. On the one hand, the presence of foreign workers is needed to transfer skills and technology, but on the other hand the presence of foreign workers makes the possibility of violations committed even greater when there is a visa exemption policy. Instead of increasing foreign exchange from foreign tourists, the TKA turned out to do work activities. This is evidenced from the many cases of violations of foreign workers found not to have a work permit. Since the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, the licensing process for the use of TKA has become simplified. However, Article 33 of the regulation mentions coordination controlling. Controlling aims to maintain the sovereignty of the nation and state. Through coordination it is hoped that the supervision of TKA will become more optimal and reduce the cases of TKA violations that occur. The research approach used is a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data collection is done through in-depth interviews and literature studies. This research links the implementation of coordination that occurs in the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights with the theory of the Coordinating Policy Scale by Les Metcalfe (1994). The results showed that the coordination that had been built was quite strong between ministries supported by the communication instruments used and an exist of TIMPORA, but the synergy programs launched by the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had not yet been developed so as to hamper the optimization of controlling and there is still a large of sectoral ego within the ministry. |
S-Ines Stephanie.pdf :: Unduh