Situasi hukum waris di Indonesia yang bersifat plural mengakibatkan sering terjadi perdebatan mengenai hukum waris mana yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa waris. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas hukum waris mana yang berlaku terutama bagi penduduk asli non-Muslim, dilihat dari dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan, serta melihat hukum waris mana yang umumnya disebut berdasarkan hukum waris. atas keputusan yang sedang diperiksa. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dimana dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum waris yang seharusnya berlaku bagi Penduduk Asli Non Muslim adalah Hukum Waris Adat, kecuali ada keadaan khusus seperti tunduk pada Hukum Barat. Namun kenyataannya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mengacu pada suatu undang-undang tertentu dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain hukum waris adat, majelis hakim juga mengacu pada hukum waris barat, dan ada pula yang hanya mengacu pada asas keadilan dan kepatutan. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku secara umum mengacu pada Asas Harta dan Keadilan, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum tertentu.
The situation of inheritance law in Indonesia which is plural in nature results in frequent debates about which inheritance law will be used as a reference by judges in resolving an inheritance dispute. Therefore, this thesis will discuss which inheritance law applies mainly to non-Muslim natives, viewed from two perspectives, namely the prevailing laws and regulations and from court decisions, and see which inheritance law is generally referred to based on inheritance law. . on the decision under review. This thesis is a normative juridical research, with data collection carried out by document study. Where it can be seen that based on the applicable laws and regulations, the inheritance law that should apply to Non-Muslim Indigenous People is the Customary Inheritance Law, unless there are special circumstances such as subject to Western Law. However, in reality, in several District Court decisions, the Panel of Judges does not refer to a certain law in resolving inheritance disputes. In addition to customary inheritance law, the panel of judges also refers to western inheritance law, and some only refers to the principles of justice and propriety. And based on the court decisions studied, it can be seen that the provisions that apply generally refer to the Principles of Property and Justice, so they do not refer to certain legal provisions. |
S-Celia Efrianthi Zohra.pdf :: Unduh